Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil 3 Calon Deputi Gubernur BI yang Ikut Fit and Proper Test

image-gnews
Tiga Calon Deputi Gubernur BI. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020. Istimewa
Tiga Calon Deputi Gubernur BI. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020.Terdapat tiga calon deputi gubernur BI, yaitu Yudha Agung, Aida S Budiman, dan Doni Primanto Joewono.

Mereka merupakan kandidat Deputi yang diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dipilih DPR. Salah satu dari mereka akan menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir 17 Juni.

Berikut tiga calon deputi gubernur dari situs resmi Bank Indonesia:

- Juda Agung
Juda Agung lahir di Pontianak, pada 1964. Pendidikan Teknologi Industri Pertanian ditempuhnya pada tahun 1981 di Institut Pertanian Bogor. Melanjutkan pendidikannya, Juda meraih Gelar Ph.D in Economics, University of Birmingham pada 1999 setelah meraih gelar Master in
Money Banking and Finance di universitas yang sama tahun 1993-1995.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1991 sebagai staf Urusan Ekonomi dan Statistik, dan selanjutnya sebagai Peneliti Ekonomi Yunior di Bagian Studi Ekonomi Makro, Struktur dan Pengembangan Pasar Keuangan, Juda memiliki banyak pengalaman di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter.

Pada 2017, Juda pernah menjabat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, kemudian sebagai Executive Director SEAVG-IMF di Washington sebelum menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial. Sejalan dengan bidang yang digeluti, Juda telah menulis dan mempublikasikan beberapa hasil penelitian, antara lain di bidang moneter dan sistem keuangan.

Di samping itu, Juda pernah mendapatkan penghargaan HW Arndt untuk artikel terbaik dalam Buletin of Indonesian Economic ISEI Award.

- Aida S. Budiman
Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan Sosial Ekonomi  Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada 1983, Aida melanjutkan pendidikan di University of Southern California pada 1994 hingga meraih gelar MA in Economics, dan menambah gelar Ph.D pada 2001 setelah menjalani pendidikan di Claremont Graduate
University, USA.

Mengawali karier pada tahun 1991 sebagai staf Analis Inflasi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia, Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural. Aida pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, International Monetary Fund, South East Asia Voting Group office, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG office terutama untuk isu capital flows management dan impilikasinya bagi negara berkembang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi dan Moneter, setelah sebelumnya menjabat Kepala Departemen Internasional. Sejak berkarier di Bank Indonesia, Aida telah memiliki pengalaman baik di kancah internasional maupun nasional.

Pada 2010-2012, Aida bertindak sebagai perwakilan dari 13 negara yang bergabung dalam kantor SEAVG guna menyuarakan aspirasi dan kepentingan di IMF. Aida juga berpengalaman mewakili BI dalam working group untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Di kancah nasional, Aida memiliki pengalaman dalam penyusunan strategi nasional pengembangan sektor industri dan pariwisata, pengembangan ISEF, Financial Saftey Net dan penggunaan mata uang regional, serta strategi peningkatan Rating Indonesia.

- Doni Primanto Joewono
Doni Primanto Joewono lahir pada 1965 di Surabaya. Menempuh pendidikan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1988, Doni melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia jurusan Administrasi pada tahun 2004. Doni memulai kariernya di Bank Indonesia sebagai analis di Departemen Pengelolaan Moneter pada
1991 dan melanjutkan karier di bidang statistik.

Pada 2005-2008 Doni diberikan kesempatan untuk menjadi Peneliti Ekonomi Senior di Kantor Perwakilan BI London, dan kembali bertugas di Jakarta di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Doni pada awal karirnya banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, seperti mempersiapkan terbitnya obligasi pemerintah, membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rakornas TPID.

Dalam kariernya di daerah bersama Kepala Daerah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik di Solo tahun 2012 dan DKI Jakarta 2017. Saat ini Doni menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, setelah sebelumnya dipercaya Gubernur Bank Indonesia tiga kali memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Solo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Doni memiliki pengalaman pada bidang ekonomi dan keuangan regional, sistem keuangan, manajemen intern, sektor riil dan UMKM, serta strategi organisasi dan manajemen Sumber Daya Manusia. Doni juga telah mengikuti Program Pendidikan LEMHANAS pada tahun 2018.

HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

9 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Sejumlah penumpang turun dari KRL yang berhenti di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 Desember 2023. KAI Commuter menambah perjalanan KRL selama musim libur Nataru ini. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020